Bawaslu Ajak Media Ikut Awasi Pemilu 2019 dan Tangkal Berita Hoax

by -
Nur Elya Angraini, Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEDIRI, urgensi.com – Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Kediri, mengajak media ikut berperan dan berpartisipasi terhadap pengawasan jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang.

Peran media di masa Pemilu (pemilihan umum) sangat penting dalam memberikan informasi apa yang boleh dan tidak boleh dalam pemilu kepada masyarakat. Tanpa peran media, informasi penting dari Bawaslu tidak akan sampai ke pelosok-pelosok desa, disini pentingnya peran Media.

Ini seperti disampaikan Nur Elya Angraini, Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sabtu (23/2/2019).

Pihaknya juga mengatakan terkait kampanye. Menurutnya, ada beberapa pelanggaran yang sudah disidangkan. Ada sekitar 16 pelanggaran baik di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

“Salah satu pelanggaran yang dilakukan, dikarenakan kampanye yang dilakukan di media di luar jadwal yang sudah ditentukan. Seperti terjadi di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Ponorogo,” jelasnya ketika ditemui di hotel Grand Surya, Kota Kediri, Sabtu (23/2/2019).

Elya menambahkan, beberapa waktu lalu, juga sudah digelar sidang di daerah Batu dan Kabupaten Sampang.

“Kita memberikan putusan administrasi kepada peserta dikurangi selama 3 hari masa kampanye,” bebernya.

Disinggung terkait money politik, Elya menegaskan, untuk pelanggaran money politik sampai saat ini belum ada temuan dan laporan.

“Tetapi Bawaslu Provinsi Jatim berharap masyarakat tidak terjebak yang namanya money politik. Kita bersama-sama Bawaslu Provinsi Jatim beserta jajaran berkomitmen kalau ada yang menerima uang dengan janji tertentu, uangnya diterima dan laporkan kejadian sebagai barang bukti,” tegasnya.

Disusul terkait persoalan berita-berita hoax. Elya menengaskan, berita hoax masuk di Pasal 280, yakni black campaign atau kampanye hitam yang tidak diperbolehkan, termasuk juga fitnah dan ujaran kebencian, itu tidak boleh.

“Kalau ada masalah hoax sampai sekarang ini juga belum ada laporan. Tapi kalau teman-teman menemukan yang mengarah hoax, bisa dilaporkan ke Bawaslu Kota Kediri,” tuturnya.

Mengantisipasi calon incumbent yang memanfaatkan fasilitas dana bansos yang digunakan untuk kampanye. Ditegaskan Elya, pihak Bawaslu akan melakukan pencegahan, jangan sampai anggaran negara melalui Bansos atau modal anggaran lain dipakai untuk kampanye.

“Karena sekali lagi, menggunakan fasilitas negara untuk kampanye jelas dilarang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kediri, Mansur mengatakan, Bawaslu memiliki tiga wewenang yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Dalam hal pencegahan, yakni larangan kampanye, pemetaan potensi kerawanan, supervisi dan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk pengawasan, melakukan pengawasan tahapan pemilu dan larangan dalam pemilu. Sedangkan, dalam hal penindakan melakukan penindakan terhadap pelanggaran kampanye Pemilu.

Mansur mengatakan, pelanggaran pemilu terdiri dari pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik pemilu.

“Pelanggaran pidana pemilu yang diterima Bawaslu akan diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan,” bebernya.

Yang berpotensi menjadi pidana di media, lanjut Mansur, adalah iklan atau kampanye di luar jadwal di media cetak, elektronik, atau media dalam jaringan.

“Iklan di media cetak dan rapat umum hanya boleh dilaksanakan mulai tanggal 24 Maret 2019. Kalau sekarang belum boleh,” tegasnya.

Mansur menyampaikan peran dan fungsi media dalam menciptakan Pemilu yang bermartabat dan berintegritas. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam kampanye di media.

Dia juga menyampaikan tentang pemasangan iklan kampanye baik dari Media Cetak dan Media Online. Dikatakannya, ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan.

“Sedangkan, Jadwal kampanye sejak tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019, yang sudah terjadwal, namun untuk kampanye melalui media cetak dan media online hanya boleh dilakukan dalam 21 hari terakhir,” pungkasnya. (cahyo/urg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *