Di-PHK Sepihak, Belasan Satpam PT Prima Beton di Gresik Berunjukrasa

by -
Belasan Satpam saat berunjukrasa di depan PT Prima Beton, yang berlokasi di Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Gresik. Mereka menuntut hak-haknya, pasca terkena PHK.

GRESIK, urgensi.com – Sebanyak 15 satuan pengaman (Satpam) PT Prima Beton, menggelar unjukrasa, di depan pabrik yang berada di Jalan Raya Wringinanom KM 32,8 Dusun Panggang, Desa Lebanisuko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Kamis (14/2/2019).

Karyawan bagian keamanan ini, protes ke pihak managemen yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mereka menilai, pembelakukan PHK merupakan keputusan sepihak.

Osen SH, kuasa hukum security yang terkena PHK mengatakan, sebelumnya yakni pada Senin (11/2/2019) lalu, sejumlah Satpam yang di-PHK tersebut sudah wadul ke Komisi 4 DPRD Gresik. Disitu, mereka mendesak agar pihak PT Prima Beton segera melakukan mediasi dengan buruh.

“Kita sudah mendatangi Komisi 4 DPRD Gresik. Meminta agar wakil rakyat ini membantu agar ada penyelesaian terkait keputusan PHK yang dilakukan PT Prima Beton secara sepihak. Kami juga sudah menyampaikan ke pihak managemen soal deadline ketidakadilan yang diterima sejumlah Satpam, pada hari ini, yakni Kamis (14/2/2019). Tapi, rupanya pihak pabrik tidak menggubris niat baik kami. Makanya kami melakukan aksi unjukrasa,” kata Osen, saat aksi berlangsung.

Korlap aksi, Jhon, yang juga menjadi korban PHK ini menceritakan, dirinya bersama Satpam lainnya, sudah bekerja di pabrik baja tersebut sudah lama yakni di atas 3 tahun. Meski sudah lama bekerja, tiba-tiba pihak managemen pabrik kemudian tidak memperpanjang masa kerjanya.

“Adanya outsorching baru, pihak managemen dengan seenaknya mendepak kita dengan alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar pada Undang-undang perburuhan yang berlaku. Kami sangat kecewa dengan pihak manajemen,” ucap Jhon kecewa.

Jhon juga mengatakan, pada 28 Januari 2018 lalu, dirinya bersama teman Satpam lain, menerima kabar dari pihak manajemen, jika mereka diganti dengan yang baru. Berdasarkan outsorching yang dipakai oleh pihak managemen, yakni PT Penukal Jaya Utama.

“Nah, tanggal 1 Februari 2019, kami sudah dinon-aktifkan secara sepihak. Tidak ada selembar kertas pun perjanjian hitam di atas putih yang kami terima. Hanya melalui lisan saja. Seakan-akan pihak manajemen tidak memperdulikan Undang-undang Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya. (irw/urg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *