Dianggap Mengganggu dan Tak Berijin, Selep di Desa Srikaton Kediri Disegel Warga

by
Warga saat menyegel selep di Dusun Slambur, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. (FOTO: PRS)

KEDIRI, urgensi.com – Akitivitas tempat penggilingan (selep) yang berada di Dusun Slambur, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akhirnya dihentikan secara paksa oleh warga sekitar. Warga juga menyegel dengan menempelkan selembar kertas, dan memasang gembok palang pintu masuk selep, Rabu (3/10/2018) siang, pukul 13.00 WIB.

Aksi penutupan selep milik Ponirin, warga Desa Pesing, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ini, karena warga resah dengan dampak dari limbah yang dihasilkan selep, yakni berupa gatal-gatal, batu dan pilek alias flu. Apalagi di saat musim kemarau melanda.

Sebelum disegel, warga menempuh jalur mediasi di balai desa setempat. Namun, Ponirin pemilik penggilingan, tidak hadir hingga mediasi berakhir. Meski tak dihadiri pemilik, beberapa kesepakatan tetap ditandatangani oleh semua yang hadir.

Kepala Desa Srikaton, Sugiyanto mengatakan, pihaknya bakal melakukan penutupan sementara tempat penggilingan tersebut. “Ini untuk kebaikan bersama, gilingan tersebut akan kami tutup sementara,” ujarnya dihadapan puluhan warga, Wakil Satpol PP, Polisi, TNI dan perangkat desa yang hadir dalam mediasi tersebut.

Suryadi, warga yang tinggal tepat di depan selap tersebut mengatakan, pemilik selep tersebut sebenarnya adalah Anwar. Sedangkan Ponirin adalah penyewa atau pelaku usaha. Dulunya, keluarga Anwar, memang secara turun-temurun mempunyai usaha di bidang penggilingan padi. Anwar merupakan generasi ketiga dari pengusaha penggilingan tersebut.

“Sekitar tahun 2002, Anwar pernah membuka usaha selep. Tapi karena limbah usahanya tersebut lantas diprotes warga, akhirnya Anwar menghentikan usahanya tersebut,” kata Suryadi.

Praktis, tempat penggilingan tersebut berhenti dan lama tak difungsikan. Hingga pada akhir tahun 2015, tempat itu disewa Ponirin dan selep pun kemudian beraktivitas lagi. Dampak yang dihasilkannya pun dirasakan warga, hingga warga menegur dan meminta Ponirin, untuk membangun tembok di sekeliling area lokasi selep. Namun, teguran warga tak digubris. Bahkan, lanjut warga, warga malah dituduh menggangu proses produksinya.

“Hingga beberapa kali warga melakukan mediasi dengan penyewa agar dibangun tembok di sekitar selep. Namun, saat dokumen tinggal menandatangani, si penyewa malah mengelak, dan menolak untuk menandatangani. Malah Ponirin menyewa pengacara untuk melawan warga,” katanya.

Sementara itu, M Akhsonul Huda pengacara warga menyebutkan, selain mengganggu warga sekitar, penggilingan padi milik Ponirin, ternyata tak dilengkapi dengan ijin usaha. Hal ini yang dijadikan sebagai pegangan oleh mereka.

“Poin terpenting adalah kami mau gilingan ditutup. Karena ini mengganggu warga. Meskipun belum ada pemeriksaan lebih lanjut, namun testimoni dari warga begitu,” tukasnya.

Soal belumnya mengantongi ijin usaha, juga dibenarkan Marhendi Bagyo, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan (Binwaslu) Satpol PP. Menurutnya, Ponirin sudah tiga kali mendapat surat teguran. Dan terakhir pada 3 Oktober. “Setelah kami datangi berkali-kali, mereka belum bisa menunjukan surat ijin usaha,” jelasnya.

Marhendi juga mengatakan, dalam kasus ini petugas lebih mengutamakan pembinaan. Untuk itu, yang diterbitkan adalah surat pembinaan selama masalah tersebut bisa diselesaikan diluar hukum. “Satpol akan berusaha melakukan itu,” ujarnya. (prs/urg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *