Diduga Lakukan Pungli PTSL, Kades Selotapak dan Sejumlah Panitia Jadi Tersangka

by
Kades Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Trisno, saat kasus yang menjeratnya dirilis oleh Kapolres Mojokerto.

MOJOKERTO, urgensi.com – Tisno (46), Kepala Desa (Kades) Selotapak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pungutan biaya Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tahun 2017 atau Prona.

Tak hanya Kades Trisno, polisi juga menetapkan tersangka terhadap sejumlah anggota panitia lainnya. Mereka yakni, Lanaroe (51) selaku Ketua Panitia, Isnan (51) selaku Wakil Ketua Panitia, Muslik (36) selaku Bendahara dan Slamet Santoso (46). Kelimanya merupakan warga Desa Selotapak, Kecamatan Trawas.

Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, pada Januari 2017, Desa Selotapak ditetapkan sebagai salah satu kawasan yang masuk dalam program peserta PTSL. Setelah itu, Kades membentuk panitia dan mereka menyosialisasikan kepada warga adanya program sertipikat tanah massal tersebut.

“Disitu, panitia menyepakati mengambil pungutan sebesar Rp 600 ribu untuk biaya patok dan materai,” urai Kapolres, Selasa (9/10/2018).

Namun dalam pelaksaannya, ternyata besaran biaya tersebut sekitar 45 persennya atau Rp 260 ribu harus disetorkan ke Kades, dan sisanya untuk panitia. Setelah uang sudah terkumpul dari 702 warga yang melakukan pengurusan, kades langsung menerima transferan dari pihak panitia sebesar Rp 180 juta.

“Pengajuan PTSL 710 warga, dan yang mundur ada 8 warga. Tinggal 702 warga,” katanya.

Menurut Kapolres, program PTSL sebenarnya gratis. Namun, fakta di lapangan berbeda, karena untuk materai dan patok, tidak dianggarkan dalam biaya PTSL atau prona tersebut.

Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya, tiga buku tulis, satu buku rekening BRI atas nama Tisno, tiga lembar slip setoran asli bank BRI ke rekening BRI Tisno, tiga lembar kwitansi asli penyerahan uang secara tunai dan lima lembar bukti pembelian materai dan patok.

“Para tersangka kita kenakan Pasal 12 huruf e soal pemerasannya dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 dirubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP ancaman maksimal 20 tahun dan Pasal 11 soal Gratifikasi ancaman 5 tahun,” tegasnya. (*/nas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *