DPTb Pemilu 2019 di Kota Kediri Diplenokan, Ada 7.232 Pemilih Tambahan

by -
Rapat Pleno Terbuka soal Penetapan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilu 2019, oleh KPU Kota Kediri.

KEDIRI, urgensi.com – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Kediri menggelar rapat pleno terkait Penetapan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), di Rumah Pemilu Pintar Jalan Jakgung Suprapto Mojoroto Kota Kediri, Senin (18/2/2019) pagi.

KPU Kota Kediri, Agus Rofiq mengatakan, hasil dari tambahan daftar pemilih tambahan (DPTb) untuk wilayah Kecamatan Kota 712, Kecamatan Pesantren 701 dan Kecamatan Mojoroto 5.819 dengan total jumlah daftar pemilih tambahan sebanyak 7.232.

“Sedangkan, tambahan untuk TPS untuk DPTb ada di Kecamatan Kota ada 2 TPS, Pesantren ada 2 dan Mojoroto ada 21. Total keseluruhan TPS sebanyak 25 TPS,” bebernya.

Agus menambahkan, ada beberapa peserta pemilih tambahan dari Pondok Pesantren Salafiyah Kedungloh, akan dijadikan satu dengan satu TPS di Bandar. Sedangkan, peserta di Kecamatan Kota dan Pesantren ada tambahan masing-masing 2 TPS.

“TPS tambahannya paling akhir sampai 13 Maret 2019, namun untuk daftar pemilih tambahan terakhir pada tanggal 17 Maret 2019,” tuturnya.

Dijelaskan Agus, untuk total keseluruhan jumlah pemilih sebanyak 208.873 dan jumlah TPS nya sebanyak 972. Untuk daftar pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb, hanya memiliki KTP elektronik, sudah bisa dimasukkan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Mereka bisa menggunakan hak pilihnya dan bisa dilayani petugas TPS diatas jam 12 siang. Itupun, untuk TPS tempat mencoblos harus sesuai alamat yang ada di KTP yang dimiliki peserta pemilih,” imbuhnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kota Kediri, Mansur ST menyampaikan, posisi Bawaslu terkait untuk pemilih tambahan ini merupakan rekapitulasi pertama tertuang dalam Undang-Undang sudah jelas 30 hari sebelum hari H, terakhir 17 Maret 2019 harus sudah selesai.

Disinggung terkait fasilitas perserta kampanye, Mansur menjelaskan, transport dan akomodasi makan minum peserta, standart orang umum di wilayah Kota Kediri, tidak boleh diatas Rp 75 Ribu.

“Itupun bukan berupa uang, tapi dirupakan barang, baik kaos dan makan dan minum tidak boleh dari dana tersebut, sesuai dengan Surat Edaran dan Perwali Nomor 1 Tahun 2016 terkait standart perjalanan dinas,” ungkapnya.

Hadir dalam acara ini, Kesbangpol Kota Kediri, Bawaslu Kota Kediri, KPPS Kota Kediri dan Ketua Partai Politik se-Kota Kediri. (cahyo/urg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *