Dukcapil Kabupaten Kediri Terkesan Lambat dan Minim Inovasi dalam Layanan Publik

by -
Moh Kahfi, Kasi PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) dan Pemanfaatan Data, Dispendukcapil Kabupaten Kediri, saat memberi keterangan kepada awak media. (FOTO: CHY)

KEDIRI, urgensi.com – Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dirasakan masyarakat masih kurang maksimal. Ini seperti yang dikeluhkan beberapa sumber yang berhasil ditemui awak media ini.

Seperti yang dikatakan salah satu warga Kecamatan Puncu berinisial St (39). Dirinya mengaku sedang mengurus surat pindah. Anehnya, dia harus bolak balik sampai tiga kali, karena kehabisan nomor urut antrian.

“Saya datang ke kantor Dispendukcapil Kabupaten Kediri, sekitar jam 7.30 WIB. Saat mau ambil nomor antrian, petugas bilang nomor antrian sudah habis,” ungkapnya.

St mengaku kesal, karena pagi hari ia harus berangkat dari rumahnya ke kantor Dispendukcapil Kabupaten Kediri, yang berjarak sangat jauh, hanya untuk mendapat nomor antrian. Namun, setibanya di kantor tersebut, malah sudah habis.

Hal sama dikeluhkan CK (54) warga asal Pare. Namun, yang dikeluhkan bukan habisnya nomor antrian. Melainkan, pengurusan KTP elektronik yang jadinya hingga berbulan-bulan. Sementara di daerah lain, kata CK, KTP-El hanya satu hari. Alasannya, alasan materinya habis. Sehingga ia diberi surat keterangan (Suket).

“Ada yang bilang, jadinya KTP yang baru, paling cepat 3 bulan” kata CK.

Sementara itu, Plt Kepala Dispendukcapil Kabupaten Kediri melalui Kasi PIAK (Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan) dan Pemanfaatan Data, Moh Kahfi, saat ditemui dikantornya, Selasa (12/2/2019) menjelaskan, adanya keluhan masyarakat tersebut, pihaknya tidak mengira dengan adanya Program Satu Hari Jadi atau Sahaja, para pemohon antri sejak pagi, sekitar pukul 05.00 WIB.

Moh Kahfi juga mengaku, pihak Dispendukcapil memberikan nomor urut antrian sebanyak 350 bagi pemohon, untuk setiap harinya.

“350 itu hanya untuk nomor antrian pemohon. Sedangkan pemohon administrasi kependudukan bisa memohon tiga hingga delapan permohonan. Bayangkan saja, berapa ribu yang harus kita layani. Tapi Alhamdullah, tenaga di Dispendukcapli bisa mengatasi itu semua,” terangnya.

Dengan adanya keluhan seperti itu, pihaknya sudah mengevaluasi, serta kedepannya akan mencoba terobosan program baru, dengan cara sistem online.

“Kita sudah evaluasi, dan kedepannya kita akan merencanakan dengan pendaftaran sistem online. Tapi kita belum menerapkan sekarang, dinas perlu evaluasi dan uji coba terlebih dahulu,” katanya.

Menurutnya, sistem online yang bakal diterapkan di Dispendukcapil Kabupaten Kediri dengan cara SMS (short message service). Hal ini dilakukan, karena sebagian masyarakat masih banyak belum bisa menggunakan kecanggihan teknologi sekarang.

“Jadi kita akan terapkan sistem online dengan cara SMS biasa, nantinya akan diterima oleh pihak Dispenduk. Setelah diterima, baru nanti pemohon akan dibalas dengan nomor kode serta antrian pemohon yang sudah dijadwalkan jam dan juga harinya,” bebernya.

Dikatakannya, apabila pemohon tidak bisa datang hari yang sudah dijadwalkan, otomatis nomor antrian tersebut tidak lagi berfungsi, dan pemohon harus SMS lagi supaya dapat nomor antrian lagi.

“Seandainya, terlambat jam yang sudah dijadwalkan, pemohon bisa mengurus surat admistrasi setelah semua pemohon selesai dilayani, dengan catatan masih jam kerja. Selebihnya, tidak akan dilayani,” pungkasnya.

Keluhan beberapa warga tersebut, hanya sebagian dari banyaknya warga lain yang merasa kurang puas atas kinerja Dispendukcapil Kabupaten Kediri. Apalagi, ada dugaan terjadi banyak praktik percaloan saat pengurusan dokumen. (cahyo/urg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *