Hutang Indonesia Semakin Menggunung

by -
Ilustrasi

Oleh: Hesty Widya Haspsari Putri
(Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadyah Malang, asal Kota Kediri)

Saat ini, ekonomi Indonesia semakin menurun. Ini disebabkan hutang Indonesia semakin naik dari tahun ke tahun, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tahun 2014 sekisar US$ 122 milliar. Di tahun 2016, hutang Indonesia kembali naik 3%, sedangkan tahun 2017, BI mengumumkan bahwa utang Indonesia mencapai US$ 352,2 milliar atau Rp 4.003 Triliun jumlah itu naik 10.1%. Ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastuktur dan kegiatan produktif pemerintahan lain. Sebagian dana utang akan dialokasikan untuk beberapa proyek proyek besar seperti pembuatan bandara, tenaga air, dan panas bumi. Pengeluaran infrastuktur akan meningkat kisaran US$10 milliar per tahun.

Kondisi utang Indonesia masih aman kalau dibandingkan dengan PDB yang masih berada di kisaran 34% dan penambahan hutang tidak boleh melebihi 60% dari PDB negara yang rata-rata jatuh tempo 10 tahun. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masih kecil (rasionya) masih 27% dari PDB. Di dalam buku Undang-undang ekonomi negara maksimal adalah 60%, sedangkan Indonesia masih dibawah 30%.

Ekonomi global yang melambat seperti sekarang tidak mudah mencapai ekspektasi diatas 5% atau 6% dan 7%, karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini hanya 2 yaitu ekspor naik dan investasi naik. Ekspor sangat sulit naik karena pasarnya melemah, investasi juga banyak hambatan-hambatan yang perlu diperbaiki, meskipun daya saing global competitiveness index, sudah bisa diperbaiki.

Di tahun 2018, hutang Indonesia bertambah sekisar Rp 4.180 Triliun. Total utang tersebut terdiri dari pinjaman sekisar Rp 773,47 Triliun dan surat negara sekisar 3.047 Triliun. Tetapi rasio ULN Indonesia terhadap PDB juli 2018 stabil 34%. Penyebab utang Indonesia membengkak adalah utang negara juga banyak digunakan untuk pembiyayaan kenaikan anggaran pendidikan dan kesehatan dan penerimaan pajak yang belum memadai.

Hingga bulan Agustus 2018, hutang Indonesia menjadi Rp 4.363 Triliun. Dengan demikian rasio utang indonesia sampai Agustus menembus sekitar 30,31 persen. Hutang Indonesia ini didapat dari pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral.

Pinjaman bilateral terdiri dari Jepang Rp 199,57 Triliun, Jerman Rp 32,07 Triliun, Perancis Rp 29,87 Triliun, Cina Rp 18.09 Triliun, Amerika Serikat Rp 7.57 Triliun, Korea Selatan Rp 19,5 Triliun, Australia Rp 6,95 Triliun, Inggris Rp 1,92 Triliun, Rusia Rp 3,3 Triliun. Sedangkan pinjaman multilateral yaitu Bank Dunia Rp 249,67 Triliun, ADP Rp 130,38 Triliun, dan yang terakhir IDB Rp 127 Triliun.

Selain pinjaman bilateral dan multilateral, ada juga yang diberikan sebuah negara melalui lembaga keuangannya kepada BUMN dan pihak swasta di Indonesia. Skema pinjaman terbesar yaitu Cina mencapai Rp 650 Triliun yang diberikan kepada proyek infrastruktur dengan jangka waktu sesuai proyeknya.

Faktor menggunungnya hutang Indonesia yaitu pelemahan nilai mata uang terhadap mata uang asing terutama dolar AS. Berdasarkan sumber SBN, komposisi utang SBN dalam valuta asing naik ke angka 23,84% terhadap total utang dari sebelumnya sebesar 22% terhadap total utang. Pemerintah sudah berusaha hutang Indonesia untuk tidak naik tiap tahunnya, tetapi dengan kenaikan Dolar saat ini, hutang Indonesia semakin naik dari tahun ke tahun.

Tetapi hutang Indonesia saat ini masih bisa terkendali. Menurut Bank Indonesia, rasio pada domestik bruto masih stabil di kisaran 34%. Tren utang luar negeri 2018 kuartal 1 sebesar 387,5%, kuartal II menurun menjadi 335%, kuartal III naik lagi menjadi 35,8%. Dalam APBN 2018 target plafon hutang pemerintah yaitu Rp 4.772 Triliun.

Menurut senior ekonomi, pemerintah harus menekan angka ekspor. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Ekspor yang berarti transaksi berjalan yaitu neraca perdangan barang dan jasa. Pertumbuhan utang luar negeri lebih melambat dari bulan sebelumnya, perlambatan utang swasta dipicu oleh sektor pertambangan industri dan sektor jasa keungan. Pelemahan rupiah dan devisit neraca perdagangan membuat beban swasta membayar utang dan bunga utang semakin besar.

Menurut Bank Indonesia, kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah mencapai $9,1 milliar pada tahun 2018, sedangkan Total utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai $356 milliar. Kenaikan utang Indonesia sejalan dengan strategi pemerintah untuk melakukan pedalaman pasar obligasi, mengingat posisi Indonesia yang sudah naik kelas menjadi middle income country yang tidak berhak lagi memperoleh pinjaman lunak (konsesional). Selain itu, pertumbuhan utang pemerintah juga disebabkan oleh dijalankannnya strategi Front Loading. Strategi front loading merupakan strategi yang dilakukan pemerintah dengan menarik pembiayaan diawal pada saat suku bunga di pasar masih rendah sebelum kenaikan suku bunga Bank Sentral AS.

Meningkatnya kebutuhan investasi juga salah satu faktor meningkatnya utang di Indonesia. Penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Hampir setiap tahun Indonesia menghadapi dilema-saving gap, seperti pada tahun 2011 jumlah dana tabungan 12,84 Triliun, sementara kebutuhan investasi Rp 2.458,6 triliun.

Kecenderungan pemerintah negara berkembang, termasuk Indonesia, terjebak dengan skema neraca modal dengan masuknya arus modal sehingga tercipta privatisasi BUMN. Akhirnya dengan berhutang, ketergantungan negara berkembang kepada investor asing semakin tinggi, hal ini akan menciptakan budaya rendah, hingga akhirnya produktivitas sumber daya ekonomi domestik rendah pula.

Seharusnya, prinsip politik utang luar negeri indonesia tidak boleh menjadikan utang sebagai solusi utama dalam defisitnya APBN, namun seharusnya memposisikan utang luar negeri sebagai pelengkap atau solusi akhir dalam keputusan. Yang harus dilakukan pemerintah adalah revitalisasi sumber pemasukan negara untuk mengisi defisitnya anggaran, misalnya stop privatisasi BUMN, eksploitasi barang tambang, dan lainnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *