KPK Tetapkan Walikota Pasuruan dan 3 Orang Sebagai Tersangka

by
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

JAKARTA, urgensi.com – Walikota Pasuruan Setiyono, dan tiga orang lainnya, ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Sebelumnya, tujuh terjaring OTT oleh KPK di Pasuruan. Namun, setelah menjalani pemeriksaan awal di Polres Kabupaten Pasuruan, hanya empat orang layak menjadi tersangka berdasarkan bukti-bukti.

Selain Walikota Setiyono, status tersangka juga diberikan kepada Muhamad Baqir dari pihak swasta sebagai pemberi suap, staf ahli walikota sekaligus Plt Kadis PU Kota Pasuruan Wahyu Tri Hardianto, dan staf Kelurahan Purutrejo Dwi Fitri Nurcahyo. Empat tersangka ini, kini sudah berada di Jakarta sejak Jumat dini hari tadi.

“Setelah melakukan pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara, sebelum 1×24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Walikota Pasuruan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (5/10/2018).

Alexander mengatakan, Setiyono telah mengatur proyek-proyek di wilayahnya dengan adanya kesepakatan fee antara 5-7 persen dari nilai proyek. Sedangkan untuk duit suap yang diterima, kata Alex berkaitan dengan proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

“Komitmen yang disepakati untuk Walikota dari proyek PLUT-KUMKM ini adalah sebesar 10 persen dari nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yaitu sebesar Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja,” tuturnya.

Pemberian uang suap diberikan secara bertahap. Pada 24 Agustus 2018, Alex menuturkan, Baqir menstransfer sejumlah uang Rp 20 juta (1 persen) untuk Pokja sebagai tanda jadi ke Wahyu

Lalu pada 4 September 2018, CV M milik Baqir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp 2.210.266.000. Selanjutnya, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Baqir menyetorkan uang tunai kepada Setiyono melalui perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp 115 juta.

“Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka atau termin pertama cair,” katanya.

Setiyono, Dwi, dan Wahyu yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Baqir sebagai pemberi, diancam dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (in/cn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *