Resah dengan Pungli, Puluhan Massa Demo di Kantor UPTD Pendidikan Provinsi

by -
Puluhan orang dari yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan, saat mengelar aksi unjukrasa di halaman UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di bundaran Sekartaji, Kota Kediri, Rabu (19/12/2018). (FOTO: CHY)

KEDIRI, urgensi.com – Puluhan orang dari sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kediri seperti IPK, GNPK, PEKAT, GERAK, FORKAPPI yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan, mengelar aksi unjukrasa di halaman UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tepatnya di bundaran Sekartaji, Kota Kediri. Mereka menuntut agar dikembalikannya fungsi dunia pendidikan, Rabu (19/12/2018)

Demo ini diawali dengan Konvoi dari SMAN 2 Kota Kediri di Jalan Veteran No 7 di Mojoroto, menuju halaman UPT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Unjukrasa ini buntut dari tidak adanya informasi penggunaan dana iuran Komite SMAN 2 Kota Kediri yang dinilai tidak transparan. Serta pernyataan Kepala SMAN 2 Kota Kediri, beberapa waktu lalu, yang dianggap sewenang-wenang.

Koordinator aksi lapangan (Korlap) Iwan Prihatmoko mengatakan, aksi unjukrasa ini dilakukan, menuntut mengembalikan fungsi dinas pendidikan seperti sedia kala. Pasalnya, saat ini banyak terjadi pungutan.

“Menurut informasi dari walimurid, hal itu belum melalui musyawarah. Tetapi sudah diputuskan sepihak oleh Komite, sehingga walimurid sendiri merasa kaget. Seharusnya, kalau Komite Sekolah itu mewakili wali murid, setiap ada putusan atau apa-apa dari pihak sekolah, walimurid mengetahuinya,” ungkapnya.

Namun faktanya, lanjut Iwan, setiap ada informasi terutama soal pungutan pungutan, walimurid hanya disodorkan nominalnya saja. “Jadi dari situ, saya melihat mis. Fungsi ketua komite tidak dijalankan secara semestinya,” jelasnya.

Iwan Prihatmoko mengatakan, dari yang diketahui dan informasi yang diterimanya, pungutan di SMAN 2 Kota Kediri tersebut, terkait pembangunan masjid. Tetapi, faktanya disitu ada pungutan atau iuran pembangunan tempat parkir.

“Nah, itu edarannya belum ada, tetapi sudah muncul angka sebesar Rp 250 ribu. Dan itu tanpa musyawarah. Hal tersebut membuat walimurid merasa tidak diajak musyawarah. Untuk RAB-nya seperti apa, SPJ-nya seperti apa, kan nggak jelas,” sambungnya.

Karena itu, aksi ini menuntut klarifikasikan dengan Dinas Pendidikan. Pihaknya ingin kejelasan dan terkait diskriminasi anak akan dikeluarkan. “Sejumlah anak, bahkan ada satu kelas yang sepakat tidak mau membayar iuran tersebut. Karena pembangunan tempat ibadah tersebut juga belum selesai,” urainya.

Seharusnya, kata Iwan, komite bertanggung jawab menjelaskan kepada walimurid. Namun, disaat pertemuan menanyakan kejelasan iuran tersebut untuk apa. Malah dijawab oleh pihak sekolah, jika tidak mau bayar mereka malah disuruh pindah. “Hanya itu yang dikeluhkan walimurid,” tandasnya.

Sementara itu, Kasi Pendidikan UPT Dinas Provinsi Jatim Wilayah Kota/Kabupaten Kediri, Sidik Purnomo mengatakan, terkait adanya Pungli, apakah itu sumbangan atau pungutan atau iuran, harus ada dasar pijakannya.

“Ini akan kami sampaikan, biar Kepala Cabang menyikapi hal ini,” katanya kepada awak media di kantor UPT.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Provinsi, sudah mewanti-wanti berkaitan dengan pelaksanaan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jadi, katanya, disitu memang tidak menutup kemungkinan ada pembiyayaan dari masyarakat. Tapi, harus dibedakan apakah itu sumbangan, iuran, atau pungutan. Ini mengancu Permendikbud 75 tahun 2016.

“Dari hasil pertemuan hari ini, sedikit banyak sudah memberikan aspirasi ke Dinas Pendidikan yang intinya teman-teman menghendaki pengawasan pada sekolah-sekolah yang berkaitan dengan pembentukan pengurus Komite. Yang kedua, berkaitan dengan proses iuran atau sumbangan dari walimurid kepada sekolah. Dan ketiga, berkaitan dengan pembangunan fisik di sekolah, diharapkan Kepala Sekolah tidak usah memikirkan terlalu detil berkaitan dengan pembangunan fisik,” jelasnya.

Sidik menegaskan, hendaknya Kepala Sekolah fokus saja kepada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Sehingga diharapkan nanti proses sumbangan dan sebagainya harus transparasi, berkaitan dengan penggunaannnya. Setiap proses itu bisa diawali dengan proposal, sehingga proposal itu bisa dibuka di rapat walimurid dan transparan.

“Kita berharap dan sampaikan kepada Kepala Dinas agar segara ditindaklanjuti terkait pertemuan hari ini,” pungkas Sidik. (cahyo/urg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *